Arsip foto – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon. ANTARA/HO-Kementerian Kebudayaan.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa masukan-masukan dari sesi uji publik draf naskah buku sejarah Indonesia akan dimasukkan ke dalam naskah final, yang direncanakan untuk diterbitkan tepat waktu dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
“Kementerian Kebudayaan menargetkan buku sejarah ini akan diterbitkan sebagai bagian dari peringatan 80 Tahun Indonesia Merdeka,” ujar Menbud dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dalam pertemuan dengan sejumlah sejarawan yang bernaung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS), Fadli menjelaskan bahwa tim penulis penulisan sejarah nasional terdiri atas lebih dari 113 akademisi dan ahli yang tersebar di 34 universitas dan lembaga penelitian.
Baca juga: Penulisan buku sejarah libatkan ahli hingga hadirkan narasi berimbang
"Selain uji publik, kami juga menerima audiensi dari berbagai organisasi, termasuk TNI, Polri, ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis, serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Mereka memberikan catatan dan sumber-sumber penting yang akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam penulisan," jelasnya.
Ia juga berharap FKMPS juga dapat memberikan masukan tambahan dan perspektif historis, serta penulisan sejarah ini juga akan dipastikan mengedepankan perspektif Indonesia-sentris dan relevan bagi generasi muda, serta dilengkapi dengan materi pelengkap seperti film dokumenter, komik sejarah, dan tutorial interaktif.
Ketua FKMPS Batara Hutagalung mengharapkan proses penulisan ini dijalankan dengan hati-hati, proper, dan hasilnya tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.
Baca juga: Fadli: Diskusi penulisan sejarah upaya menampung masukan dari publik
Menbud kemudian menyampaikan bahwa selama sekitar 26 tahun, Indonesia tidak menulis sejarah nasional secara menyeluruh. Menurutnya jika merujuk pada dokumen resmi pemerintah, penulisan sejarah besar terakhir adalah Seri Nasional Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1975 dan diperbarui pada tahun 1984.
Pemutakhiran memang sempat dilakukan pada tahun 2008, jelasnya, tetapi hanya mencakup enam topik, dan bahkan tidak sampai pada pemilu 1999.
Baca juga: Uji publik buku sejarah ke-3 dilakukan agar publik turut berkontribusi
"Memang ada karya lain seperti Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS), namun penyusunannya bersifat tematik dan tidak mengikuti alur sejarah secara kronologis. Oleh karena itu, Presiden Prabowo, memandang penting untuk kembali menulis sejarah Indonesia secara komprehensif dan berkesinambungan,” katanya.
Menbud menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk menulis dan menegaskan identitas peradaban Indonesia yang tua dan kaya. Sejarah menurutnya tidak boleh dihapus, justru harus dibangkitkan dan diperkuat dengan Indonesia-sentris.
Baca juga: Diskusi publik penulisan sejarah upaya untuk himpun beragam ide
Baca juga: Kemenbud tampung saran tokoh Kalsel soal isi buku sejarah Indonesia
Pewarta: Sinta AmbarwatiEditor: Siti Zulaikha Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
